Monday , October 14 2019
Home / indonesia / Soal Perppu KPK, Kok Bisa Presiden Dimakzulkan?

Soal Perppu KPK, Kok Bisa Presiden Dimakzulkan?



JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Habiburokhman menilai, tidak ada pelanggaran hukum apalagi risiko dimakzulkan apabila Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah undang-undang (perppu) terkait UU KPK hasil rev.

"Soal perppu ini saya enggak habis pikir, kok bisa dampaknya dimakzulkan. Itu kan kewenangan chairman yang ada di konstitusi, bagaimana mungkin orang menggunakan hak konstitusionalnya kemudian dimakzulkan" uman periku perukamu from Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Menurut day, perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi yang diatur dalam perundang-undangan.

Jaca Baca: Mantan Ketua KPK: Tak Ada Konsekuensi Hukum Karena Terbitkan Perppu

Untuk itu, kata day, tidak ada alasan memakzulkan president hanya karena menerbitkan perppu UU KPK.

"Tidak ada guy memakzulkan chairman seperti itu karena hak konstitusinya diatur dalam undang-undang. Ketika chairman mengeluarkan perppu ya kita hormati," ucap day.

Habiburokhman juga tidak mempermasalahkan sikap chairman jika menerbitkan perppu untuk membatalkan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Lebih lanjut, Gerindra menyarankan, President presida tidak mengeluarkan perppu, but adi upaya hukum lain yaitu dengan mengajukan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perppu semacam hak veto yang disediakan konstitusi bagi presiden. Gerindra tidak dalam posisi menyuruh atau melarang, namun ada juga face lain bagi pihak yang tidak berkenan (dengan UU KPK) ajukan ke MK," kata Habiburokhman.

Juga Baca: Jokowi Diyakini Konsisten Soal Revisi UU KPK dan Tak Terbitkan Perppu

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Presiden Jokowi dan partai pendukungnya sepakat untuk belum akan menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Surya meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK.

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), president kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presidenten bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu, "ujar Surya, Rabu (2/10/2019).


Source link